Kendaraan Naik, Infrastruktur Turun
Oleh Ririn Fauziah
Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tantang Pembentukam Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Beribukotakan Serang.
Namun setelah 8 tahun menjadi provinsi independen, pembangunan infrastruktur masih jauh dari layak. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, dari 889 kilometer jalan di Provinsi Banten, sebanyak 703 kilometer nya rusak atau sekitar 79% dari jalan yang ada. Ironisnya lagi, 21% diantaranya rusak parah.
Kondisi tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Banten. Setiap harinya, selalu saja ada titik kemacetan yang terjadi di berbagai ruas jalan jalan di Serang dan sekitarnya. Untuk ruas Cikande-Pakupatan, hampir setiap hari kemacetan terjadi.
Pada Senin dan kamis pagi, kemacetan sering terjadi sepanjang 2 kilometer yang diakibatkan oleh adanya pasar tradisional Kragilan yang memakan sebagian bahu jalan dan jembatan Ciujung. Situasi pasar yang menjadi pusat jual beli masyarakat Kragilan dan sekitarnya itu menjadi tambah semrawut dengan banyaknya kendaraan pribadi yang lalu lalang, sementara hanya tersedia dua ruas jalan.
Di sore harinya, hampir setiap jam pulang kantor, terjadi kemacetan di dua tempat berbeda sekaligus. Jalan di depan PT. Indah Kiat Kragilan, dan jalan di depan PT. Nikomas, Kibin. Kemacetan itu rutin terjadi dan dapat memakan waktu berjam-jam.
Selain adaya faktor lain dalam kasus kemacetan tersebut, faktor lain yang mendorong terjadinya kemacetan adalah jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.
Lonjakan jumlah pengendara kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor yang tak sebanding dengan situasi ruas jalan di banten mengakibatkan meningkatnya kemacetan dan angka kecelakaan.
Masyarakat memilih kendaraan pribadi karena faktor efisiensi waktu dengan mobilitas mereka yang semakin tinggi. Kendaraan pribadi khususnya sepeda motor dianggap menjawab tuntutan jaman akan kebutuhan masyarakat dalam efisiensi waktu.
Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia sendiri diprediksi sebanyak 530.000 unit pada 2009 lalu. Meskipun harga mobil pada tahun itu sempat melonjak tajam, angka tersebut naik dibandingkan pada tahun 2008 yang menjual 470.000 kendaraan bermotor.
Kenaikan penjualan kendaraan juga dialami oleh kendaraan komersil, seperti truk. Hal ini diakibatkan oleh membaiknya produksi dan harga komoditas tambang dan perkebunan yang mendorong produsen memiliki kendaraan pengangkut barang seperti truk..
Jika kendaraan pribadi berupa mobil atau motor hanya mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan, maka peningkatan jumlah kendaraan komersil seperti truk ini membawa dampak pengrusakan pada ruas jalan di sepanjang banten. Lihat saja di sepanjang jalan Cikande-Kibin, hingga daerah Anyer. Banyak kendaraan pribadi dan kendaraan komersil berat yang melintas setiap jamnya mengakibatkan pinggir jlan terkiis dan ruas jalan berlubang. Hal ini mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kota Serang sebetulnya telah menganggarkan dana Rp 14,4 miliar, sementara DPU Kabupaten Serang menganggarkan dana Rp 11,9 miliar, DPU Kabupaten Tangerang menganggarkan Rp 175 miliar, dan DPU Pandeglang hanya Rp 4 miliar.
Anggaran itu selayaknya digunakan untuk kepentingan infrastruktur jalan seperti perbaikan jalan, pelebaran jalan dan pembangunan atau perbaikan jembatan. Pemprov Serang sendiri telah menganggarkan dana bagi infrastruktur jalan setiap tahunnya, namun proyek pembangunan itu tidak pernah terlihat.
Selayaknya ini bukan masalah kemacetan, namun juga menyangkut aspek politik, dimana Banten, terutama Kota Serang yeng menjadi ibukota sebuah propinsi, infrastrukturnya masih berantakan. Angka kecelakaan yang juga mengancam jiwa menjadi angka y ang besar di banyak ruas jalan di Banten.
Ini bukan masalah bagaimana polisi menertibkan pegendara agar jalan tidak macet, ini uga bukanmasalah maraknya pembelian kendaraan bermotor. Permasalahan utamanya adalah infrastruktur yang juga bobrok. Ruas jalan yang sempit, jalan berlubang, hungga masih adanya beberapa jalan yang belum spenuhnya di aspal. Pemerintah layaknya jujur dalam membangun daerahnya sendiri, pihak-pihak tertentu layaknya bekerjasama dalam membangun sarana penunjang kenyamanan untuk bersama.
Sumber:
- www.banten.go.id
- www.kapanlagi.com
- Koran Radar Banten
Tidak ada komentar:
Posting Komentar